Lagi, Isu Boediono Mundur Berembus Kencang

AKARTA Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memanggil sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II yang juga ketua umum partai mitra koalisi, Rabu (3/4) sore. Pertemuan itu diduga untuk menghadapi pelaksanaan voting terkait pembahasan laporan akhir Pansus Hak Angket DPR tentang kasus Bank Century dalam Rapat Paripurna DPR, semalam.
Dalam pertemuan itu antara lain hadir Menakertrans yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Menteri Agama yang juga Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali, dan Menteri Komunikasi Informasi yang juga mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring.

Hal ini dibenarkan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Media Heru Lelono yang mengatakan meski tidak mengikuti pertemuan itu, namun dari informasi yang diketahuinya, ada beberapa menteri dari parpol mitra koalisi yang hadir. "Ya, ada Pak Muhaimin, menteri koalisi lah, ada Pak Menteri Agama, yang saya tahu itu," tuturnya.
Heru mengatakan, tidak tertutup kemungkinan salah satu agenda yang dibicarakan adalah penyelesaian kasus Bank Century karena memang di beberapa kesempatan Kepala Negara juga menyampaikan hal tersebut, termasuk dalam pidato pengantar rapat kabinet beberapa waktu yang lalu.
Pertemuan di Wisma Negara itu dilakukan tertutup dari liputan media massa. Wartawan diminta tidak berada di lokasi tersebut.
Sementara itu, isu Wapres Boediono akan mundur terkait hasil Pansus kembali berembus kencang. Namun, Jubir Wapres Boediono, Yopie Hidayat, kembali membantahnya.
Menurut dia, Boediono tidak pernah berniat sedikit pun mengundurkan diri akibat penilaian Pansus yang merupakan proses politik. "Tidak mungkin beliau mengundurkan diri karena gosip-gosip dan isu-isu yang beredar. Desakan-desakan itu kan tidak sesuai praduga tak bersalah," katanya.
Sampai saat ini, kata Yopie, Boediono tetap menjalankan aktivitasnya secara profesional. Apalagi, dari latar belakang, Wapres Boediono berasal dari kalangan profesional dan bukan politikus.
Sementara itu, Presiden SBY tetap belum mau mengomentari perkembangan Rapat Paripurna DPR mengenai kasus Bank Century yang berlangsung sejak Selasa (2/3) kemarin hingga Rabu kemarin.
Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha kepada wartawan di Jakarta, Rabu malam, mengatakan, pidato Kepala Negara dipastikan tidak akan dilangsungkan pada malam ini (tadi malam) karena menunggu selesainya paripurna di gedung parlemen tersebut.
"Tidak hari ini dipastikan, nanti dicari momen yang tepat ya, masih belum bisa diputuskan, rencana secepatnya tapi tidak malam ini," katanya.
Sementara itu, saat menghadiri perayaan Cap Go Meh, di Jakarta, Rabu (3/3) malam, Presiden SBY menekankan pentingnya kestabilan kondisi politik.
Menurut Presiden, pembangunan ekonomi dapat dilakukan dengan baik dan sektor riil bergerak kalau politik stabil.
"Itu memerlukan keadaan dalam negeri harus aman dan damai, politik mesti stabil, kohesi sosial baik," kata Kepala Negara.
Presiden kemudian mengajak semua rakyat Indonesia berjuang bersama-sama dengan sesanti, "satu untuk semua, semua untuk satu, dan semua untuk semua", di alam Indonesia tak boleh ada diskriminasi, atau perbedaan identitas seperti agama, etnis, dan golongan.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mempertanyakan kesalahan hukum apa yang dilakukannya dalam kasus Bank Century sehingga sejumlah pihak meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksanya.
"Untuk apa? KPK kan punya mekanisme prosedur sendiri kalau saya dianggap merugikan negara," kata Sri Mulyani.
Menurut dia, harus dibedakan antara masalah kebijakan yang dikeluarkan KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) dan KK (Komite Koordinasi) yang dianggap keliru dengan masalah hukum.
"Kalau dispute hukum sih, menurut saya, bukan KPK yang menangani dong. Kecuali saya ada indikasi korupsi atau saya mengambil uang atau saya menguntungkan orang lain by design," kata dia.
"Saya rasa bukan KPK yang menangani. Tapi, kalau kita mau proses hukum, dari awal kami juga mau proses hukum, kan. Jadi rekomendasinya sama lah dengan yang kita lakukan," kata Sri Mulyani.